SEJARAH IPNU
1. Periode Perintis
Munculnya organisasi IPNU-IPPNU bermula dari adanya jam‘iyah
yang bersifat lokal atau kedaerahan. Wadah tersebut berupa kumpulan pelajar dan
pesantren yang dikelola dan diasuh para ulama. Jamiyah atau perkumpulan
tersebut tumbuh di berbagai daerah hampir di seluruh Wilayah Indonesia,
misalnya jam‘iyah Diba‘iyah. Jam‘iyah tersebut tumbuh dan berkembang banyak dan
tidak memiliki jalur tertentu untuk saling berhubungan. Hal ini disebabkan
karena perbedaan nama yang terjadi di daerah masing-masing, mengingat lahir dan
adanya-pun atas inisiatif atau gagasan sendiri-sendiri antar para pendiri.
Tepatnya di Surabaya, putra dan putri NU mendirikan
perkumpulan yang diberi nama TSAMROTUL MUSTAFIDIN pada tahun 1936. Tiga tahun
kemudian yaitu tahun 1939 lahir persatuan santri Nahdlotul Ulama atau PERSANU.
Di Malang pada tahun 1941 lahir persatuan Murid NU. Pada saat itu bangsa
Indonesia sedang mengalami pergolakan melawan penjajah Jepang. Putra dan putri
NU tidak ketinggalan ikut berjuang mengusir penjajah. Sehingga terbentuklah
IMNU atau Ikatan Murid Nahdlotul Ulama di Kota Malang pada tahun 1945.
Di Madura berdiri perkumpulan dari remaja NU yang bernama
IJMAUTTOLABIAH pada tahun 1945. Meskipun masih bersifat pelajar, keenam
jam‘iyyah atau perkumpulan tersebut tidak berdiam diri. Mereka ikut berjuang
dan berperang melawan penjajah Belanda dan Jepang. Hal ini merupakan aset dan
andil yang tidak ternilai harganya dalam upaya merebut kemerdekaan.
Tahun 1950 di semarang berdiri Ikatan Mubaligh Nahdlatul
Ulama dengan aggota yang masih remaja. Pada tahun 1953 di Kediri berdiri
persatuan Pelajar NU (perpanu). Pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan
Pelajar Nahdlatul Ulama (IPENU) dan pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan
Pelajar Nahdlatul Ulama, dan masih bangayk lagi yang belum tercantum dalam
naskah ini.
Seperti tersebut di atas masing-masing organisasi masih
bersifat kedaerahan, dan tidak mengenal satu sama yang lain. Meskipun perbedaan
nama, tetapi aktifitas dan haluannya sama yaitu melaksanakanb faham atau ajaran
Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Titik awal inilah yang merupakan sumber
inspirasi dari para perintis pendiri IPNU-IPPNU untuk menyatukan langkah dala
membentuk sebuah perkumpulan.
2.Periode Kelahiran
Aspek-sapek yang melatarbelakangi IPNU-IPPNU berdiri antara
lain:
2.1 Aspek Idiologis.
Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan
berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sehingga untuk melesrtarikan faham tersebut
diperlukan kader-kader penerus yang nantinya mampu mengkoordinir , mengamalkan
dan mempertahankan faham tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara serta beragama.
2.2. Aspek Paedagogis / Pendidikan
adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara
pelajar dan mahasiswa di lembaga pendidikan umum dan pelajar di pondik
pesantren.
2.3. Aspek Sosiologi
Adanya persaman tujuan, kesadaran dan keihlasan akasn
pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generassi penerus para Ulama dan penerus
perjuangan bangsa.
Gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan /
organisasi tersebut diusulkan dalam muktamar Ma‘arif pada tanggal 24 Februari
1954 M di Semarang. Usulan iniu dipelopori oleh pelajar-pelajar dari
Yogyakarta, solo dan semarang yang diwakili oleh Sofwan Cholil Mustahal, Abdul
Ghoni, Farida Ahmad, Maskup dan M. Tolchah Mansyur. Muktamar tidak menolak atas
inisiatif serta usulan tersebut .Dengan suara bulat dan mufakat dilahirkan
suatu organisasi yang bernama IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dengan
ketua pertama M Tolchah Mansur, serta pada tanggal itulah ditetapkan sebagai
hari lahir IPNU.
Lahirnya IPNU merupakan organisasi termuda dilingkungan NU
sebagai langkah awal untuk memasyarakatkan IPNU, maka pada tanggal 29 April –1
Mei 1954 diadakan pertemuan di Surakarta yang dikenal dengan KOLIDA atau
Konfrensi Lima Daerah, yang meliputi Yogyakarta, semarang, Kediri, Surakarta
dan Jombang dan menetapkan M. Tolchah Mansur sebagai Pucuk Pimpinan (Sekarang
Pimpinan Pusat). Selang satu tahun, tapatnya diarena konggres pertama IPNU
didirikan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) 3 Maret 1955.
B. Perkembangan IPNU-IPPNU dari Kongres Ke Kongres
Perjalanan IPNU-IPPNU pendeklarasiannya mengalami kemajuan
dan perkembangan mengiringi dinamika masyarakat indonesia. Aapun untuk
mengkajinya dapat kita buka artefak sejarah IPNU-IPPNU yang dihasilkan dari
beberpa konggres.
Konggres I IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 24 Pebruari-3 Maret 1955, terpilih
sebagai Ketua Umum; M. Tholchah Mansyur, dan pada kesempatan itu juga di
deklarasikan IPPNU sebagai patner dalam mengkader generasi NU terutama
putri-putrinya. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
a. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda
(pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
b. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
c. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Konggres I IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 16-19 Januari 1956, terpilih sebagai
Ketua Umum; Ny. Umroh Mansyur, bertempat di Solo. Adapun keputusan penting yang
dihasilkannya:
a. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda
(pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
b. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
c. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Konggres II IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 1-4 Januari 1957 di Pekalongan,
terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan
a.l.:
a. Pembentukan wilayah-wilayah
b. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
c. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
d. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Konggres III IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai
ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mendirikan Departemen Perguruan Tinggi
b. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
c. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
d. Mempersiapkan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres II IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai
ketua Umum Ny. Umroh Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Pembentukan wilayah-wilayah
b. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
c. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
d. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Konpernsi Besar I
Dilaksanakan pada tgl. 17 April 1960, di Surabaya yang
akhirnya mendeklarasikan berdirinya PMII yang awalnya merupakan departemen
kemahasiswaan IPNU-IPPNU, juga merumuskan tentang kondisi negara sebagai rasa
sikap tanggungjawab IPNU-IPPNU sebagai generasi penerus.
Konggres IV IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya,
terpilih sebagai Ketua Umum M. Tolchah Mansyur, akan tetapi mengundurkan diri
akhirnya digantikan Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
b. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
c. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres III IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya,
terpilih sebagai Ketua Umum Ny. Umroh Mansyur dan kebijakan yang dihasilkan
a.l.:
a. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
b. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
c. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres V IPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih
sebagai Ketua Umum Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai
pahlawan Nasional
b. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
c. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
d. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres IV IPPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih
sebagai Ketua Umum Mahmudah Nahrowi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
e. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai
pahlawan Nasional
f. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
g. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
h. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres VI IPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya
bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan
kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Lahirnya IPNU sebagai Badan Otonom NU
b. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
c. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
d. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya
terseret untuk berkiprah
e. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres V IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya
bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Faridah Mawardi
dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Lahirnya IPPNU sebagai Badan Otonom NU
d. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
e. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
b. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya
terseret untuk berkiprah
c. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VII IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai
ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya
terseret untuk berkiprah
b. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VI IPPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai
ketua Umum Ny. Mahsanah Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
c. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya
terseret untuk berkiprah
d. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih
sebagai Ketua Umum Tosari Wijaya dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengamanatkan pendirian departemen kemahasiswaan
b. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan
menghambat program pembinaan khususnya dilingkungan sekolah dan kampus serta
masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.
Konggres VII IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta,
terpilih sebagai Ketua Umum Ida Mawaddah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengamantkan pendirian departemen kemahasiswaan
b. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan
menghambat program pembinaan khususnya dilingkunga sekolah dan kampus serta
masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.
Konggres IX IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai
Ketua Umum Ahsin Zaidi dan Sekjen S. Abdurrahman sedang kebijakan yang
dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan
politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah
itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang
Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/
Konggres VIII IPPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai
Ketua Umum Titin Asiyah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan
politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah
itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang
Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/
Konggres X IPNU
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang,
terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan
a.l.:
a. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPNU
b. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar menjadi
Putra NU.
Konggres IX IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang,
terpilih sebagai Ketua Umum Ulfah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPPNU
b. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar Putri NU
menjadi Putri-Putri NU.
Konggres XI IPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang,
terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan
a.l.:
a. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
b. Pelaksaan kegiatan IPNU tanpa keterikatan dengan IPPNU
c. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur
hingga kebawah
Konggres X IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang,
terpilih sebagai Ketua Umum Ufah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
b. Pelaksaan kegiatan IPPNU tanpa keterikatan dengan IPNU
c. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur
hingga kebawah
Konggres XII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa
Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Hilmy Muhammadiyah, kebijakan yang
dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung
kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi
kedepan.
Konggres XI IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa
Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Rosa Makhrusoh, kebijakan yang dihasilkan
a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU
sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.
Konggres XIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar,
Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Abdullah Azwar Anas dan kebijakan
yang dihasilkan a.l.:
a. Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana
tujuan awal pendiriannya.
b. Menumbuh kembangkan IPNU pada basis perjuangan, yaitu
sekolah dan pondok pesantren
c. Mengembalikan CBP sebagai kelompok kedisplinan, kepanduan
serta kepencinta-alaman.
Konggres XII IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar,
Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Ratu Dian dan kebijakan yang
dihasilkan a.l.:
a. Mengembalikan IPPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana
tujuan awal pendiriannya.
b. Menumbuh kembangkan IPPNU pada basis perjuangan, yaitu
sekolah dan pondok pesantren
C. Strategi Pengembangan IPNU-IPPNU
Dengan memahami dimensi kesejarahan dan meletakkan sebagai
landasan kepentingan organisasi maka sikap komitmen terhadap cita-cita dapat
tetap tertanamkan nilai-nilai pengabdian, loyalitas, dedikasi untuk berbakti
pada organisasi demi terwujudnya cita-cita para ulama serta kejayaan NU serta
bangsa sehingga tercipta baldatun thoyibatun warobbun ghofur
Disamping dimensi kesejarahan sebagai landasan untuk
merefleksi kepentingan. Maka IPNU-IPPNU harus mampu mengantisipasi
masalah-masalah perubahan situasi dan kondisi serta mampu menatap perkembangan
ilmu pengetahua dan teknologi, sehingga dapat menyuguhkan dan menawarkan
program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sebagaimana hasil Konggres
Jombang dengan berbagai macam perubahan. Hal ini dimaksudkan untk mengembalikan
citra IPNU-IPPNU sebagai organisasi (ekstra pelajar dan badan otonomi NU yang
sekaligus mempertahankan eksistensinya. Adapun untuk menunjukkan eksistensinya
sebagai banom NU serta OKP hendaknya memperhatikan sebagai berikut:
1. Rekrutmen Kader
Penerimaan anggota IPNU-IPPNU dapat ditempuh melalui
peristiwa yang dinamakan MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota) yang merupakan sarana
untuk menghantarkan calon kader/anggota dari kehidupan secara individualis
menuju pada kehidupan kelompok masyarakat atau berorganisasi. Disamping itu
jenjang pengkaderan harus ditingkatkan pada level yang lebih tinggi di
organisasi IPNU-IPPNU dengan memprhatikan faktor usia.
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menggembleng dan
mengkristalkan pada diri anggota pada tingkat wawasan dan aktifitas
berorganisasi dimasa mendatang.
2. Mekanisme dan Sistem Kadernisasi
Sebagai konsekwensi dari keinginan untuk melahirkan
kader-kader yang berkualitas dan punya komitmen yang tinggi, maka terhadap
kader perlu diimbangi dengan bentuk pengkaderan yang tersistematis, terencana
dan matang.
Adapun hakekat dari sebuah pengkaderan adalah suatu sistem
saling terkait satu dengan lainnya. Sebagaimana asas program terpadu yaitu;
manfaat, kebersamaan, kesinambungan dan keterpeloporan.
3. Program Organisasi
Disamping itu karena kader merupakan hal yang sangat urgen
dalam menenutkan kelangsungan organisasi maka dalam memobilisir dan memberikan
motivasi kepada anggota diperlukan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan
sosial serta dinamika kehidupan bermasyarakat.
Hal tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Garis-garis
Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) yang meliputi;
a. bidang organisasi
b. bidang kadernissi
c. bidang partisipasi
Sejarah IPPNU
Organisasi
IPPNU didirikan pada tanggal 2 Maret 1955 di Malang Jawa Timur dengan
kepanjangan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Mula-mula, organisasi ini
didirikan untuk melakukan pembinaan dan pengkaderan terhadap remaja putri NU
yang masih duduk di bangku sekolah/madrasah tingkat menengah dan tingkat atas
serta santri putri yang statusnya setaraf dengan sekolah-sekolah tersebut.
Pada
perkembangan berikutnya, sesuai dengan kondisi zaman, pada tahun 1988,
organisasi ini berubah menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Hal ini
membuat sasaran organisasi IPPNU tidak lagi hanya terbatas pada pelajar putri
melainkan semua putri NU. Namun, perubahan akronim ini selanjutnya telah
disalah-artikan menjadi gerakan bebas yang bias merembet pada poltik praktis
sehingga basis awal yang harus diperjuangkan menjadi terbengkalai dan visi
intelektual yang selama ini menjadi ghiroh bagi perjuangan IPPNU menjadi pudar.
Pada
tahun 2003, organisasi IPPNU selanjutnya memperjelas wadah perjuangannya pada
basis awal, yaitu pelajar putri dengan mengubah kembali akronimnya menjadi
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Namun, interpretasi pelajar pada tahun
2003 berbeda dengan pelajar putri yang dimaksudkan pada tahun 1955. Pelajar
putri yang dikandung pada tahun 2003 diartikan sebagai sebuah komunitas
generasi muda yang mengawal visi intelektual kepelajaran yang memiliki vase
usia 12-30 tahun.
Kebijakan
ini sudah memasuki periode ketiga dalam kepengurusan PP. IPPNU (sejak
2003-2009), tetapi bentuk realisasi dan konsolidasi yang dilakukan belum
maksimal. Maka dalam forum Rakernas IPPNU Tahun 2010, merekomendasikan
peremajaan usia untuk anggota IPPNU adalah 27 tahun, dan garapan organisasi
difokuskan pada pelajar dan santri.
0 comments: